Menguak Potensi dan Menggalang Sinergi Kalimantan Tengah

Senin 20 Desember 2010

Strategi pembangunan iptek pada RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan pemerintah melalui dua prioritas pembangunan. Prioritas pertama adalah penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) sebagai wahana menuju impian pembangunan Iptek dan prioritas kedua adalah peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) dengan menggarap 7 fokus bidang prioritas yaitu ketahanan pangan, energi, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, dan teknologi kesehatan dan obat, serta material maju. Tiga unsur dalam penguatan SINas yang harus dikerjakan meliputi penguatan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek.

Untuk menyampaikan format pembangunan Iptek dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, bekerja sama dengan Rektor Universitas Palangka Raya  menyelenggarakan diskusi terbatas di Gedung Rektorat Universitas Pangkaraya pada tanggal 16 Desember 2010.

Diskusi terbatas dibuka dan dipandu oleh Kumpiady Widen, Pembantu Rektor I Universitas Palangka Raya. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan penting antara Kementerian Ristek (Pusat) dengan UNPAR sebagai pusat intelektual Kalteng (Daerah). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai potensi daaerah Kalteng dan mencari format sinergi pusat-daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah.

Dalam diskusi terbatas tersebut, Benyamin Lakitan, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek menyampaikan struktur organisasi Kementerian Ristek dengan nomenklatur baru dan program utama penguatan Sistem Inovasi Nasional. “Esensi pembangunan Iptek dalam SINas adalah semua aktor kelembagaan termasuk pemerintah daerah bersinergi meningkatkan daya saing melalui sentuhan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi masyarakat pengguna. Informasi persoalan dan kebutuhan tersebut menjadi sangat penting, untuk dapat merancang secara tepat dan melaksanakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada. Kapasitas adopsi pengguna teknologi harus sebanding dengan relevansi produk teknologi yang dihasilkan oleh pengembang,” ungkap Benyamin Lakitan saat menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Sistem Inovasi Nasional.  

Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Kelembagaan Iptek, yaitu  menyiapkan perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Iptek, berdasarkan observasi sementara Ristek, dalam konteks ketahanan pangan, ditengarai terdapat 3 isu pokok yang mengemuka yaitu pengelolaan lahan suboptimal, kemaritiman dan pengembangan industri pedesaan/teknologi pasca panen. “Diperlukan tumbuhnya pusat-pusat unggulan Iptek yang berorientasi pada kebutuhan pasar/masyarakat pengguna, berciri khas spesifik, berbasis sumberdaya lokal dan melibatkan masyarakat banyak, serta yang paling penting menumbuhkan ekonomi daerah. Keterbukaan informasi potensi daerah yang diimbangi dengan menggalang sinergi antar aktor menjadi faktor keberhasilan tumbuhnya pusat-pusat unggulan”, jelasnya.

Dalam diskusi terbatas yang dihadiri oleh sekitar 20 pimpinan Universitas Palangka Raya antara lain Purek I, Purek II, Purek III, Kepala Lemlit, Kepala CIMTROP, Kepala LPM, para Dekan, dan jajaran Kepala Pusat Studi, serta para peneliti senior. Banyak terungkap beberapa potensi daerah yang perlu digarap lebih serius secara berkelanjutan dengan mengedepankan keterpaduan program yang perlu disusun bersama dalam mewujudkan pusat-pusat unggulan Iptek yang berbasiskan pada potensi daerah Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya yaitu pengelolaan potensi lahan gambut yang diperkirakan mencakup wilayah seluas 3,5 juta ha atau sekitar 22 % luas wilayah  Kalimantan Tengah.

Menutup acara FGD tersebut, Kumpiady Widen berharap, “Ristek dan Pusat-pusat penelitian unggulan Universitas Palangka Raya dapat mengawali dan mencari format sinergi kerjasama pusat-daerah agar efisiensi dan efektifitas pembangunan iptek yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan daerah dapat terjadi.”

Pada kunjungan kerja tersebut, tim Ristek terdiri dari  Benyamin Lakitan, Sigit Asmara Santa, dan Irmawati dengan difasilitasi oleh Akhmad Sajarwan, Kepala Puslit Sumberdaya Lahan dan Perairan (P2SLP) Lemlit Universitas Palangka Raya, berkesempatan mengunjungi areal lahan gambut di desa Dedahup, kecamatan Kapuas Murung, yang berada pada wilayah A2 Proyek Lahan Gambut (satu juta ha ladang gambut). Hampir seluruh wilayah yang dikelilingi oleh sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Sebangau itu digenangi oleh pasang laut ke hilir sungai. Pada kesempatan tersebut tim Ristek sempat berdialog pula dengan Adjun Ali Akbar, ketua kelompok tani, yang pernah belajar penyilangan padi di Sukamandi. “Masalah utama yang dihadapi petani di sini adalah masalah tata kelola air dan SDM. Namun kehidupan kami disini semakin membaik. Kunci keberhasilan ada di orang-orang peneliti yang menerapkan ilmunya di sini”, ungkap petani tangguh asal Kerawang ini. (AD-KK/ humasristek)

Notulensi amdal disamakan dengan FIRMAN

Sebagai  pribadi praktisi lingkungan, yang sering mendapat kepercayaan menyusun dokumen AMDAL (melakukan studi amdal), ada pengalaman yang selama menjadi ganjalan dalam hati dan pertanyaan dalam benak saya, yaitu dalam proses studi amdal, mulai dari KA-ANDAL sampai dengan dokumen ANDAL, dan RKL-RPL, harus melewati pembahasan dengan Tim Teknis dan Tim Komisi baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten /Kota. Hal ini memang dimaklumi karena amanah regulasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2013 dan peraturan-peraturan sebelumnya, memang demikian adanya. Hasil rapat tersebut, tertuang dalam berita acara rapat atau notulen rapat, yang dilampirkan saran pendapat, masukan dan pertanyaan dari anggota Tim Teknis dan Tim Komisi. Berita Acara atau Notulensi ini selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun AMDAL (konsultan) dan Pemrakarsa untuk diperhatikan dan diikuti/dipatuhi sepenuhnya. Nah, disinilah letak MASALAHNYA, sebagaimana rincian berikut :
1.  Bahwa pada saat pelaksananan rapat, Anggota  Tim Teknis/ Tim Komisi menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis terkait kelengkapan administrasi dokumen dan  isi/ kedalaman dokumen, atau hal-hal yang bersifat masukan tentang rencana pengelolaan lingkungan yang seyogyanya ada dalam dokumen, tetapi nyatanya tidak ada. Termasuk juga anggota Tim Teknisi/Tim Komisi mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pernyataan yang tertulis dalam dokumen tersebut. Terkadang penyampaian saran, kritik, masukan dan pertanyaan tersebut dilakukan dengan cara-cara atau kalimat-kalimat yang kurang patut dan pantas, menyudutkan dan menunjukan sikap arogan dan yang paling tahu persoalannya (intinya menjatuhkan).
2. Terhadap pertanyaan anggota tim teknisi/tim komisi maka tim penyusun dan pemrakarsa akan memberikan jawaban sebagaimana mestinya, menjawab dengan jelas, singkat dan santun. Untuk beberapa kritik/saran yang dirasakan tidak relevan dengan isi dokumen, maka akan disampaikan secara terbuka, bahwa saran/masukan tersebut kurang relevan kalau dimasukan ke dalam dokumen. Ketika tanggapan dan penjelasan dari Tim penyusun amdal tersebut, dapat diterima diterima oleh si pemberi saran, dan disaksikan oleh anggota Tim TeknIs/Komisi yang lain, maka saran dan masukan tersebut tidak lagi masuk dalam notulensi rapat HARUS DITURUTI proses perbaikan/revisi dokumen. Kalaunpun masuk dalam notulensi rapat, tetapi juga dilengkapi dengan tangggapan dan penjelasan baik dari Tim Penyusun AMDA maupun dari Pemrakarsa.
3. Ketika semua saran /masukan/ kritikan dan pertanyaan tersebut masuk dalam lampiran berita acara rapat (Notulensi), maka PETUGAS SEKRETARIAT AMDAL hanya tahu sudah sesuai atau tidak, sudah diperbaiki atau belum, apabila sudah sesuai dan  sudah diperbaiki, maka dokumen tersebut menjadi OK dan bisa proses lebih lanjut. Tetapi apabila dianggap tidak sesuai dan belum diperbaiki, maka dokumen akan dikembalikan lagi ke Tim penyusun. Disinilah letak persoalannya, karena umumnya form saran/masukan/kritikan serta pertanyaan dari anggota Tim teknis dan tim komisi, langsung dikumpulkan ke  SEKRETARIAT, maka apapun hasil pembicaraan pada saat pelaksanaan rapat menjadi TIDAK BERARTI SAMA SEKALI, karena umum tidak terekam dalam NOUTULENSI RAPAT, yang ada lampiran BERITA ACARA RAPAT tersebut adalah SARAN MASUKAN KRITAKAN DAN PERTANYAAN secara TERTULIS yang telah disipan FORM nya oleh sekretariat.

Artinya apa yang tertulis dalam FORM tersebut, hukumnya WAJIB DIIKUTI, nah artinya apa ? SAMA DENGAN FIRMAN